MasyarakatKelistrikan.com | PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diketahui tengah mendorong transisi pelanggan rumah tangga dari pasca bayar menuju prabayar.
Dalam salah satu surat yang diberitakan Kontan, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bintaro melalui surat bernomor 1556/AGA.04.02/C06020000/2021 yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Sudimara Timur menyampaikan informasi seputar kewajiban pembayaran listrik.
Baca Juga:
Waspada Banjir, Ini Tips Amankan Listrik saat Air Masuk Rumah
Dalam surat yang ditandatangani PLH Manager UP3 Bintaro, Manager Bagian Perencanaan Arif Budiman, PLN menyampaikan tekanan kondisi keuangan yang kini dihadapi. Untuk itu, pelanggan pun diharapkan dapat membayar rekening listrik tepat waktu.
"PT PLN (Persero) saat ini sedang mengalami tekanan kondisi keuangan yang cukup berat dalam upaya tetap mempertahankan suplai tenaga listrik ke pelanggan PLN," demikian bunyi surat dikutip Minggu (21/11/2021).
Adapun, PLN dalam suratnya menyebutkan batas akhir pembayaran rekening listrik adalah tanggal 20 setiap bulannya dan tidak dapat diundur meskipun tanggal 20 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur.
Baca Juga:
Era Energi Terbarukan, ALPERKLINAS: Transisi Energi Harus Didukung Semua Pihak
Jika mengalami keterlambatan pembayaran maka pelanggan akan terkena sanksi berupa pemutusan aliran listrik serta tambahan biaya keterlambatan. Untuk itu, PLN UID Jakarta Raya UP3 Bintaro akan mulai melaksanakan operasi tunggakan mulai 21 November 2021 hingga 31 Desember 2021.
PLN pun dalam suratnya mengajak masyarakat yang mengalami kesulitan pembayaran tepat waktu agar beralih menggunakan layanan listrik prabayar tanpa dipungut biaya.
Dikonfirmasi terpisah, General Manager PLN Disjaya Doddy B Pangaribuan memastikan keabsahan surat tersebut.
"Ini surat resmi dan berlaku juga di UP3 lainnya," kata Doddy, Minggu (21/11/2021).
Sementara itu, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan bahwa tarif listrik untuk pelanggan pasca bayar dan prabayar sejatinya sama. Kendati demikian, skema prabayar dinilai bisa memudahkan pelanggan dalam pembayaran tagihan.
"Kita menyarankan untuk pra bayar agar pelanggan mendapat kemudahan di dalam pembayaran tenaga listriknya," terang Bob, Minggu (21/11/2021).
Sayangnya, Bob tak menjelaskan lebih jauh apakah skema pembayaran pasca bayar khususnya jika ada keterlambatan berpotensi membebani keuangan PLN.
Merujuk laporan keuangan PLN (unaudited) per kuartal III 2021, perusahaan setrum pelat merah ini memiliki total liabilitas atau kewajiban sebesar Rp 650,17 triliun. Jumlah ini terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 161,18 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 488,99 triliun.
Adapun, per Oktober 2021 jumlah pelanggan PLN mencapai 81,53 juta pelanggan dengan kelompok pasca bayar mencapai 36,50 juta pelanggan (44,77%) dan prabayar sebesar 45,02 juta pelanggan (55,23%).
Sementara itu, untuk pelanggan rumah tangga per Oktober 2021 mencapai 74,83 juta dengan besaran pelanggan pasca bayar mencapai 33,65 juta (44,98%) dan prabayar sebesar 41,17 juta pelanggan (55,02%). [Tio]