MasyarakatKelistrikan.com | Perkara krisis pasokan batu bara PT PLN (Persero) berbuntut panjang. Dua menteri Joko Widodo (Jokowi) saling sambut atau menyepakati untuk membubarkan anak usaha PLN di bidang pengadaan energi primer batu bara yakni PT PLN Batubara.
Menteri itu adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.
Baca Juga:
Menteri Erick Thohir Bentuk Holding dan Subholding PLN Tahun Depan
Pada Rabu (12/1/2022) ini, Erick kembali menekankan akan membubarkan PT PLN Batubara. Saat ini Kementerian BUMN tengah menyusun perbaikan struktur total PLN secara menyeluruh.
Menteri Erick Thohir bilang, bahwa ia mendukung pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Bisnar Pandjaitan atas pembubaran PLN Batubara itu.
"Nah ini harus kita lakukan, karena itu kita kembali harus memperbaiki struktur total dari PLN karena itu kita sedang mempelajari untuk membuat holding dan dua sub holding," terang Erick, Rabu (12/1/2022)
Baca Juga:
Menteri Erick Thohir Bakal Bubarkan 8 BUMN, Ini Daftarnya
Adapun Erick tengah mempelajari pembuatan holding yakni PT PLN sendiri sebagai holding yang akan mengurus atau fokus ke bidang transmisi listrik.
Sementara dua sub holding itu diantaranya adalah sub holding ritel yang mengurus pelayanan pelanggan. Dan satu lagi sub holding pembangkit.
"Sub holding power atau pembangkit di situ pasti ada batu bara ada EBT solar, air, geothermal dan lainnya, kalau ini terjadi, PLN Batubara bisa kita lebur atau ditutup karena kan sudah ada institusi yang melakukan ini secara terkonsolidasi," ungkap Erick.
Erick pun menilai, jangan sampai adanya keberadaan PLN Batubara justru membuat birokrasi pengadaan batu bara menjadi berkepanjangan. "Padahal kan bisa langsung ke pembangkit," tandas Erick.
Sebelumnya memang Menko Marinves, Luhut mengatakan bahwa ke depan pembelian batu bara PLN tidak bisa lagi melalui trader seperti halnya yang dilakukan oleh PLN Batubara itu. Sehingga, kondisi pasokan batubara PLN mengalami krisis seperti yanng terjadi saat ini.
"Enggak ada [lagi lewat PLN Batu Bara]. PLN Batubara kita minta dibubarin," tegas Luhut, seperti dikutip Selasa (11/1/2022).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo angkat bicara, ia mengatakan bahwa, terkait wacana pembubaran PLN Batubara, sebagai perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Negara, PLN akan menjalankan keputusan Pemerintah selaku pemegang saham perseroan.
"Apapun keputusannya, concern kami yaitu menjaga pasokan batu bara terjamin dan listrik tersedia bagi masyarakat. Pemerintah tentunya memiliki kebijakan yang terbaik terkait pengelolaan batu bara," ungkap Darmawan
Mengutip dari situs resmi PLN Batubara, perusahaan ini didirikan pada 11 Agustus 2008 dengan tujuan untuk mengamankan pasokan batu bara untuk PLTU milik PLN dan anak usaha dengan harga yang efisien.
PLN Batubara telah mempunyai lima sumber tambang batu bara melalui anak perusahaan dan perusahaan afiliasi, serta mengembangkan kerja sama untuk trading batu bara.
Berdasarkan data perusahaan, PLN Batubara memiliki kepemilikan saham di pertambangan batu bara, antara lain:
- PT Jambi Prima Coal (JPC) 60%
- PT Bangun Persada Jambi Energi (BPJE) 80%
- PT Mahakarya Abadi Prima (MAP) 80%.
PT PLN Batubara juga memiliki anak usaha PT PLN Batubara Niaga, yakni khusus di bidang pengangkutan dan penjualan batu bara untuk PLTU pengembang listrik swasta (IPP) dan industri. Adapun kepemilikan saham PLN Batubara di anak usaha ini sebesar 99,9%.
PLN Batubara Niaga ini memiliki IUP OPK (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus) dari Kementerian ESDM pada 2019 untuk memasok batu bara ke PLTU IPP dan industri.
Perusahaan ini pada 2020 telah memasok batu bara ke PLTU IPP Jawa 7, Banten, dan PLTU IPP Celukan Bawang, Bali, serta sedang mempersiapkan untuk memasok batu bara ke PLTU IPP lain dan industri non ketenagalistrikan.
Selain itu, PT PLN Batubara juga memiliki anak usaha lainnya yaitu PT PLN Batubara Investasi, dengan kepemilikan saham 99,99%. [Tio]
