MasyarakatKelistrikanWAHANANEWS.CO PT PLN (Persero) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kolaborasi strategis melalui verifikasi lapangan data pelanggan listrik. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menghadirkan data kelistrikan yang lebih valid, terpadu, dan andal sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah, khususnya di sektor energi dan kesejahteraan sosial.
Kegiatan verifikasi dijadwalkan berlangsung pada Maret hingga Agustus 2026 dengan melibatkan petugas PLN di lapangan, termasuk petugas baca meter (billman), yang melakukan kunjungan langsung ke rumah pelanggan. Dalam proses tersebut, dilakukan pengecekan dan pembaruan data, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, geotag lokasi rumah, foto kondisi bangunan, status kepemilikan rumah, hingga jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga.
Langkah ini membawa dampak langsung bagi masyarakat. Dengan data yang semakin akurat, kebijakan pemerintah dapat disalurkan lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Di sisi lain, pembaruan data juga mendukung peningkatan kualitas layanan PLN agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan.
Manager PLN Cikarang, Wiedhyarno Arief Wicaksono, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung kebijakan pemerintah.
“Melalui verifikasi lapangan ini, PLN memastikan data pelanggan yang dimiliki semakin akurat dan terintegrasi, sehingga kebijakan pemerintah, khususnya terkait subsidi listrik, dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Gerak Cepat PLN Pulihkan Listrik Parapat di Tengah Cuaca Ekstrem
Ia menambahkan, basis data yang mutakhir memungkinkan PLN menghadirkan layanan yang lebih adaptif dan tepat sasaran bagi pelanggan rumah tangga. Untuk itu, masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi diimbau menyiapkan dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga serta memberikan informasi yang benar saat petugas melakukan kunjungan.
Kepala BPS Kabupaten Bekasi, Krido Saptono, menjelaskan bahwa verifikasi ini menjadi bagian dari penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini mulai digunakan sebagai basis integrasi data lintas kementerian dan lembaga berbasis NIK.
“Pada pembaruan DTSEN, indikator konsumsi listrik rumah tangga per bulan menjadi variabel baru yang melengkapi variabel yang telah ada. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam penyusunan kebijakan berbasis data,” jelasnya.
Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan bahwa seluruh petugas yang diterjunkan telah dibekali identitas resmi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan memastikan identitas petugas saat kunjungan berlangsung.
“Petugas kami kerahkan untuk melakukan pendataan secara langsung di lapangan. Melalui kegiatan ini, kami juga turut memperkuat aspek keselamatan ketenagalistrikan di masyarakat, sehingga upaya yang dilakukan tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga kualitas pelayanan dan keamanan kelistrikan bagi pelanggan,” ungkapnya.
Baca Juga:
PLN Bangun Trafo 30 MVA di GI Satui untuk Pasok Listrik Tenggara Kalimantan
Melalui kolaborasi ini, PLN dan BPS berharap tercipta basis data yang semakin kuat, sehingga kebijakan publik dapat lebih tepat sasaran, sekaligus menghadirkan layanan kelistrikan yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
[Effriani simamora]
